Ironis & Pragmatis: Ketika Undang-Undang Perampasan Aset Berubah Menjadi Senjata Kriminalisasi Warga Kaya Raya
Di atas atas kertas, wacana pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset selalu dijual ke ruang publik dengan narasi yang sangat memikat: sebuah peluru perak (silver bullet) untuk memiskinkan koruptor, merampas hasil kejahatan kerah putih, dan mengembalikan kerugian negara tanpa harus menunggu proses peradilan pidana yang panjang.
Namun, di balik jubah moralitas antikorupsi yang suci itu, terdapat sebuah paradoks hukum yang amat berbahaya.
Ketika instrumen hukum dirancang dengan kewenangan eksekusi yang terlalu luas dan tanpa mekanisme pengujian materiil yang ketat, undang-undang tersebut justru jatuh pada titik yang paling ironis dan pragmatis:
Itu akan berpotensi bermutasi menjadi instrumen legal bagi oknum penegak hukum untuk mengkriminalisasikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang kaya raya.
Artikel ini membedah sisi paling gelap dari paradoks tersebut, di mana niat awal memberantas kejahatan justru berisiko melahirkan bentuk tirani baru di balik meja birokrasi.
1. Ironi Hukum: Dari Memburu Koruptor Menjadi Menargetkan Kepemilikan
Tujuan hakiki dari hukum adalah memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi hak milik warga negara yang diperoleh secara sah. Ironisnya, rezim perampasan aset non-pidana (non-conviction-based asset forfeiture) sering kali mencederai prinsip fundamental tersebut dengan membalikkan beban pembuktian (reverse onus).
Hilangnya Asas Praduga Tak Bersalah:
Dalam hukum universal, seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan membuktikannya. Namun, dalam mekanisme perampasan aset yang longgar, negara dapat langsung membidik aset tertentu, dan warga negaralah yang harus membuktikan bahwa harta bendanya bukan dari hasil kejahatan.
Jebakan Administrasi Masa Lalu:
Bagi WNI yang sukses secara ekonomi yaitu pengusaha, profesional, dan investor, membuktikan keabsahan setiap lembar aset yang dikumpulkan selama puluhan tahun bukan hal mudah. Ketika dokumen historis lenyap atau sistem birokrasi gagal memverifikasi, celah ini terbuka lebar bagi oknum untuk mengkategorikan harta sah sebagai "aset misterius".
Di sinilah letak ironinya: undang-undang yang diklaim lahir untuk menegakkan keadilan justru berpotensi merampas hak konstitusional warga negara atas kepemilikan pribadi (private property) tanpa proses pembuktian pidana yang adil.
2. Wajah Pragmatisme: Ketika Hukum Menjadi Komoditas Tawar-Menawar
Sifat pragmatis dari undang-undang yang cacat pengawasan terletak pada bagaimana ia merespons pemegang modal di lapangan.
Alih-alih murni disetorkan ke kas negara untuk kepentingan rakyat, kewenangan absolut untuk merampas aset tanpa vonis pidana menciptakan "panggilan jahat" (moral hazard) bagi oknum penegak hukum.
Alat Tekan dan Pemerasan Terselubung:
Bayangkan sebuah skenario di mana seorang WNI kaya atau pengusaha sukses mendadak menjadi target audit aset. Tanpa perlu membuktikan tindak pidana asalnya di pengadilan, ancaman penyitaan aset secara sepihak dapat dilayangkan.
Negosiasi di Ruang Gelap:
Dalam praktiknya, undang-undang yang sangat tajam kepada pemilik modal ini mudah bergeser fungsi menjadi alat tawar-menawar (bargaining power). Alih-alih disita untuk negara, aset tersebut sering kali menjadi objek kompromi bawah meja antara oknum aparat dan pemilik modal yang ketakutan hartanya hilang dalam sekejap.
Pragmatisme hukum ini dapat mengubah institusi penegak hukum dari penjaga keadilan menjadi pemburu rente berbalut jubah legalitas formal (oknum).
3. Efek Domino: Matinya Keberanian Berinvestasi dan Iklim Usaha
Dampak paling nyata dari kriminalisasi terselubung ini bukan hanya dirasakan oleh individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak tatanan makro nasional:
Teror Psikologis bagi Sektor Swasta:
Pengusaha dan pemilik modal akan dihantui oleh ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Ketakutan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan kerja keras dapat disita sewaktu-waktu oleh negara membuat para investor memilih memarkir modalnya di luar negeri.
Larinya Modal dan Lumpuhnya Ekonomi:
Alih-alih memperkuat perekonomian domestik, kebijakan yang menakut-nakuti WNI pemilik kekayaan justru memicu pelarian modal (capital flight), yang pada akhirnya merugikan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Baca juga:
Penutup: Keadilan Tanpa Mengorbankan Hak Konstitusional
Memberantas korupsi dan kejahatan finansial adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Namun, kita tidak boleh merusak rumah kita sendiri untuk memberantas tikus di dalamnya.
Undang-Undang Perampasan Aset tidak boleh dibiarkan menjadi cek kosong atau senjata tumpul yang membahayakan WNI kaya raya yang taat hukum demi memuaskan syahwat pragmatisme kekuasaan.
Negara yang adil harus mampu mengejar harta hasil kejahatan tanpa harus melibas hak milik sah warganya sendiri, serta memastikan bahwa instrumen hukum ditegakkan di atas landasan integritas, bukan peluang pemerasan.
Komentar
Posting Komentar